Mencari Penawar Racun Ledakan Penduduk

Oleh Nuruzzaman Amin*

Angka kelahiran di Indonesia meningkat hingga 1,3 persen atau setara dengan tiga juta bayi per tahun. Dikhawatirkan, pertumbuhan sepesat ini akan menimbulkan banyak masalah kependudukan. Pertumbuhan penduduk ini membuat Indonesia terancam mengalami ledakan penduduk. Guna menghindari aneka masalah di masa mendatang, pemerintah kembali menggalakkan program keluarga berencana (KB).

Wacana KB kembali muncul akhir-akhir ini setelah pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan begitu besar. Kalau jumlah bayi dalam satu tahun mencapai 3 juta jiwa, maka dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk akan mengalami peningkatan sekitar 2,6 – 3 % pertahun. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1961 tercatat 97,08 juta jiwa dan pada tahun 2007 sebanyak 224,90 juta. Dalam masa 46 tahun jumlahnya menjadi tiga kali lipat. Seandainya tidak ada penurunan angka pertumbuhan penduduk 2,1 persen (1961-1971) yang naik menjadi 2,32 persen (1971-1980) dan kemudian turun menjadi 1,34 persen (2000-2005), maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2007 jauh lebih besar lagi 225 juta jiwa.

Overloading jumlah penduduk yang tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah akan berdampak konflik sosial. Dalam hal ekonomi misalnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dampak, meningkatnya permintaan terhadap lapangan pekerjaan. Minimnya lapangan kerja plus semakin bertambahnya dampak dari krisis keuangan global, semakin menambah jumlah pengangguran. Pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit karena hampir semua kebutuhan pokok semakin susah untuk dijangkau oleh masyarakat.

Menurut Thomas Robert Malthus pertambahan jumlah penduduk adalah seperti deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, …), sedangkan pertambahan jumlah produksi makanan adalah bagaikan deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …). Hal ini tentu saja akan sangat mengkhawatirkan di masa depan di mana kita akan mengalami krisis pangan.

Apabila penduduk suatu daerah berkemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa, dalam jumlah yang lebih banyak dan mutu yang lebih baik, maka dua permasalahan tadi menjadi keunggulan. Disatu sisi potensi berproduksi dan pada saat yang sama berpotensi menjadi pasar. Karena kuncinya ialah kemampuan, maka yang menjadi lebih penting dilakukan ialah meningkatkan kemampuan atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sampai disini permasalahan berubah, yakni perlu dana untuk meningkatkan kualitas (SDM). Perlu kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan terus diusahakan semakin berkualitas. Untuk menyediakan pendidikan dan kesehatan yang lebih banyak dan baik dibutuhkan dana yang kian banyak.

Oleh karena pendidikan dan kesehatan merupakan jasa publik yang mahal, maka harus disediakan oleh pemerintah. Negara atau pemerintah yang tingkat kemampuan penduduknya masih rendah biasanya tergolong miskin sehingga rakyat tidak mempunyai kemampuan membayar pajak. Dengan demikian, kemampuan pemerintah menyediakan jasa kesehatan dan pendidikan otomatis juga rendah. Maka, jumlah yang banyak dan pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah yang semakin serius.

Beberapa hal yang sekiranya dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk, Pertama, Penambahan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan. Kedua, Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana. Ketiga, Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Keempat, Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan. Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ada ketergantungan dengan daerah lainnya.

Kebijakan Daerah Pro Kependudukan

Sebagaimana diketahui kewenangan program KB telah diserahkan oleh Pemerintah pusat kepada Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Dalam menyikapi urusan KB yang telah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah, sebagian besar menganggap urusan KB bukan hal utama dan dianggap sebagai pemborosan dan tidak menambah penghasilan buat daerah. Lembaga yang mengelola program KB didaerah dimerger dengan lembaga lainnya dan label yang digunakan beraneka ragam. Program KB bukan lagi menjadi prioritas dalam kebijakan kependudukan, khususnya dalam penurunan fertilitas dan pertumbuhan penduduk.

Dalam periode anggaran tahun 2009, sudah saatnya Program KB menjadi prioritas di semua daerah Kabupaten dan Kota. Selain memberikan porsi utama dinas kependudukan daerah, hal lain yang harus dijadikan ukuran kebijakan daerah adalah Pertama, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan penyediaan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan SDM. Kedua, pengendalian angka pertumbuhan penduduk seperti yang diproyeksikan untuk periode 2005-2010 (1,20%) dan 2010-2020 (1,05%). Ketiga, meningkatkan jumlah dan mutu infrastruktur agar akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi semakin membaik.

Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program kependudukan agar problem kependudukan bisa teratasi dengan efektif. Di lain sisi, pemerintah pusat harus mengambil keputusan politik dan melakukannya dengan konsekuensi melalui kebijakan anggaran belanja negara dan juga anggaran belanja daerah.

Selengkapnya...

Meningkatkan Peran Ibu

Dalam Agama Islam dikenal patokan bahwa sejauh menyangkut ibadah, semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Sejauh menyangkut muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Salah satu pesan penting dari patokan itu ialah untuk membentuk keluarga sejahtera, kepekaan susila dan ketangguhan moral saja belum cukup. Karena itu perlu membangun kepekaan sosial dan intelektual. Tujuan dari pendekatan komprehensif tersebut ialah selain etik dan moral anggota keluarga kita kokoh, mereka pun dapat memilih dan menawarkan pilihan-pilihan cerdas untuk kemajuan bersama. Untuk itu kaum IBU dituntut agar mereka semakin cerdas. Bagaimana Peran IBU dalam pembentukan keluarga sejahtera di Indonesia?

Sejak tiga dasa warsa terakhir peran IBU dalam kehidupan keluarga mengalami kemajuan pesat. Dorongan utamanya adalah tuntutan ekonomi. Keluarga tidak bisa lagi mengandalkan para bapak untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara memadai. Untuk itu, para IBU terpanggil untuk berperan, mengambil alih peran bapak yang tak mampu mencukupi.

Sementara, posisi IBU dalam rumah tangga juga mengalami perubahan, bahkan dengan cara drastis dan radikal. Wewenang dan wibawa para ibu menanjak dalam keluarga. Mereka turut memutuskan apa saja yang selama ini dipegang kaum bapak. Disamping itu, pergeseran dalam kemampuan intelektual, khususnya tingkat pendidikan kaum perempuan merupakan salah satu kunci perkembangan sekaligus masalah baru dalam keluarga. Emansipasi dalam kehidupan sosial juga turut menentukan hubungan harmonisasi antara bapak dan ibu serta anak-anak di rumah.

Dengan demikian, keluarga harus “dimanage” dengan cara yang lebih demokratis, bukan otoriter. Karena alasan atau reasoning tidak lagi dimonopoli oleh para bapak. Semua anggota keluarga mempunyai referensi yang hampir sama secara intelektual. Pemecahan masalah dalam rumah tangga, konkurensi wibawa, aset sosial ekonomi, seksual dan intelektual semacamnya tidak lagi bisa dipecahkan dengan cara- cara di masa lalu.

Peran dan tanggung jawab.

Peran dan tanggung jawab IBU dalam membentuk keluarga sejahtera, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab kaum bapak. Tidak dapat dikatakan yang satu dominan dan lebih menentukan, sedang yang lain sekedar pelengkap. Keduanya saling melengkapi dan saling mendukung. Para IBU dan para BAPAK, katakanlah ibu dan ayah adalah team work dalam membentuk Keluarga Sejahtera.

Membentuk Keluarga Sejahtera pada dasarnya adalah menggerakkan proses dan fungsi manajemen dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, selain tugas-tugas kodrati (mengandung dan menyusui) segala sesuatu yang berhubungan dengan membentuk Keluarga Sejahtera haruslah elastis, terbuka dan demokratis. Ibu dan ayah bisa saja bersepakat, misalnya menentukan siapa yang mengerjakan apa, hal-hal yang diputuskan sendiri dan lebih baik diputuskan bersama. Dalam manajemen hal demikian disebut membangun “shared values”. Segala sesuatu ditempatkan pada proporsi yang tepat. Tugas pokok bisa berbeda, tetapi tujuan dan acuan nilainya sama.

Tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan kaum IBU relatif bertambah tinggi. Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terbukanya peluang dan kesempatan untuk tampil ke depan, melepaskan diri dari kasus-kasus perlakuan diskriminasi seperti pelecehan hak, isu gender dan sebagainya. Kondisi umum tersebut dimungkinkan oleh beberapa faktor dominan. Kesemuanya langsung atau tidak langsung memberi dampak kuantitatif bagi peran ibu dalam meningkatkan tahapan Keluarga Sejahtera. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

Pertama, semakin menyebarnya kegiatan pendidikan, serta relatif telah bertambah tingginya pendidikan rata-rata penduduk. Memang tidak selalu semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin berhasil pula dalam membangun Keluarga Sejahtera. Artinya Keluarga Sejahtera berkualitas tidak identik atau ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Tetapi dapat dikatakan IBU yang terdidik pastilah memiliki kelebihan adaptif tertentu. Kesempatan dan pendidikan masyarakat sudah semakin luas. Persepsi masyarakat tentang potensi kaum IBU-pun relatif telah terbuka. Apalagi sejak munculnya berbagai sekolah kejuruan maupun pelatihan khusus yang sengaja dirancang sebagai wahana aktualisasi potensi intelektual dan potensi kreatif kaum IBU. Selain itu pendidikan dan pelatihan-pelatihan khusus juga mempercepat proses keterbukaan dan dinamisasi nilai-nilai kultural masyarakat. Termasuk yang secara historis telah melekat dalam persepsi kaum IBU sendiri. Sebagai suatu proses budaya, pendidikan dan pelatihan khusus tersebut justru amat diperlukan dalam kerangka pembangunan nasional dan peningkatan SDM Indonesia. Pemerintah kita berkepentingan mempercepat lahirnya tatanan masyarakat yang lebih egalitarian, demokratis, emansipatif dan partisipatif.

Kedua, perubahan persepsi dikotomis masyarakat kita tentang pekerjaan. Polarisasi atas dasar jenis kelamin (gender) di lingkungan pekerjaan dan profesi umumnya tidak populer. Tuntutan dan logika kemajuan zaman menyebabkan proses rekrutmen, promosi dan pengangkatan dalam profesi, sekarang ini lebih berorientasi pada kualitatif. Dalam pengertian bahwa pertimbangan terpenting ialah kapasitas, kesempatan dan kemampuan riil seseorang. Pekerjaan-pekerjaan di lingkungan pegawai negeri, di perusahaan, sektor swasta, umumnya dikelola dalam sistem jaringan kerja profesional, sehingga pendekatan obyektif dan rasional semakin mengemuka.

Ketiga, kemajuan teknologi termasuk faktor dominan bagi meluasnya peluang dan kesempatan kaum IBU. Tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi ke rumah tanggaan, teknologi perkantoran, telkom dan transformasi semakin memperlancar proses kehidupan sosial.

Sampai pada dekade 70-an, usia produktif wanita di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, umumnya habis dimanfaatkan untuk melahirkan dan mengasuh anak. Kini teknologi kontrasepsi, adanya Gerakan KB Nasional, ditambah kesadaran untuk lebih mementingkan kualitas hidup, pasangan usia subur (PUS) bisa mengatur jarak kehamilan. Kehamilan dapat dideteksi, jabang bayi dalam kandungan dapat dijaga serta proses melahirkan lebih nyaman dan aman.

Kemajuan dan inovasi teknologi, kini berlangsung dalam tempo yang semakin tinggi. Hal ini mengilhami perubahan dan inovasi sosial. Masalahnya kemajuan dan inovasi tersebut kadang tidak mendukung terbentuknya keluarga sejahtera. Dan keluarga diharapkan mampu mengelola konsekuensi dari perubahan dan inovasi teknologi itu.

Ke-empat sebagai resultansi dari faktor di atas, ialah meluas dan melebarnya perbandingan masyarakat, khususnya kaum IBU. Termasuk ukuran-ukuran keberhasilan, kemajuan dan penghargaan. Ukuran masyarakat tentang status sosial, kini tidak lagi sekedar mengacu pada latar belakang asal usul. Siapapun yang mampu melahirkan kerja-kerja prestatif untuk kemaslahatan lingkungan masyarakatnya, dia-lah yang cenderung paling dihargai.

Kecerdasan dan Kepekaan.

Dalam kaitan peran dan tanggungjawab membentuk keluarga sejahtera, manajemen rumah tangga tidak boleh kaku dan tertutup. Kita harus elastis dan mau membuka diri dari kemungkinan masuknya pengaruh positif dari luar. Bahkan dari anak-anak kita, dari murid-murid kita atau tetangga kita. Kitapun perlu memfasilitasi anggota keluarga. Kepekaan kaum BAPAK pun perlu diperlihatkan melalui support, misalnya jika wanita atau isteri dalam suatu keluarga mampu, mau dan berbahagia bekerja di luar rumah, mestinya mereka mendapat dukungan.

Jika kondisi keluarga mengharuskan lebih banyak mengurus keperluan anak-anak, mengelola kebutuhan keluarga sesungguhnya itu adalah karir dan sikap wanita modern. Pilihan dan kesempatan tersebut patut disyukuri karena akan menempatkan posisi kaum IBU pada derajat yang tinggi.

Kita harus memahami apa yang paling dibutuhkan seluruh anggota keluarga. Bahkan kita harus mengerti potensi dan karakter anak-anak kita, agar proses sosialisasinya tidak salah kaprah. Kecerdasan dan kepekaan kaum IBU di sini bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keharmonisan keluarga dan kemajuan masyarakat.

Kecerdasan dan kepekaan juga diperlukan untuk menjalankan dan mengefektifkan delapan fungsi keluarga yaitu:
1.Fungsi Keagamaan;
2. Fungsi Cinta kasih;
3.Fungsi Reproduksi;
4.Fungsi Perlindungan;
5 Fungsi Sosial Budaya;
6. Fungsi sosialisasi dan pdndidikan;
7 Fungsi ekonomi; dan
8. Fungsi Pelestarian Lingkungan.

Menjalankan dan mengefektifkan delapan fungsi keluarga akan memperjelas arah dan tujuan terbentuknya keluarga sejahtera yang berkualitas. Karena delapan fungsi keluarga merupakan esensi berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semakin jelas bahwa peran IBU dalam membentuk keluarga sejahtera, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Peran dan tanggungjawab tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peran dan tanggung jawab kaum bapak, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Khusus untuk kaum IBU kiranya perlu perlakuan khusus dari kaum bapak, agar kaun IBU atau isteri selalu tampil energik, sehat, cerdas dan bergirah. Salah satunya adalah menerapkan konsep Keluarga (kecil) Bahagia Sejahtera, agar isteri banyak memiliki kesempatan untuk mengurus dan mengatur diri, keluarga, serta berperan aktif dalam masyarakat.

Selengkapnya...

Potret Suram Perempuan Indonesia

Bila kaum perempuan diberi dukungan dan kesempatan dalam mengejar ketertinggalannya, baik di sektor publik (ekonomi, hukum, ekonomi dan sosial) maupun di sektor domestik (keluarga), niscaya Indonesia menjadi terdepan.

Hidup di negeri berpenduduk kurang lebih 230 juta jiwa, dengan keindahan alam sekitar 17 ribu pulau, adalah sebuah kenikmatan. Seharusnya demikian. Namun tidak untuk sebagian besar perempuan Indonesia. Pasalnya, mereka masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Simak saja, saat ini sedikitnya 50 persen perempuan didera anemia, dan 18 persen kekurangan energi kalori. Kondisi buruk ini diperparah lagi oleh tingginya angka kematian ibu akibat hamil dan melahirkan. Kasusnya tertinggi di ASEAN. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan Angka Kematian Ibu hamil dan melahirkan “menakjubkan”, mencapai 340 per 100.000 kelahiran hidup saat ini.

Di sektor pendidikan, perempuan juga terpinggirkan. Menurut data statistik BPS 1999-2000, 54 persen perempuan Indonesia hanya lulusan SD ke bawah, 19 persen lulusan SLTP dan 27 persen lulusan SLTA, dari penduduk usia 10-44 tahun dan 45 ke atas. Angka buta huruf perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yakni 3.816.681 perempuan dan 2.138.781 laki-laki. Sementara, angka partisipasi di SLTP: perempuan 87,07 persen, laki-laki 89 persen, dan SLTA: perempuan 61 persen, sedangkan laki-laki 68 persen.

Pada 2001, jumlah perempuan yang mengantongi ijazah SLTA dilaporkan hanya 4,13 persen sementara laki-laki sekitar 16 persen. Jumlah ini semakin mengerucut untuk perempuan yang lulus diploma (DII dan DIII) dengan perbandingan perempuan 1,42 persen, laki-laki 1,53 persen; sarjana (S1-S3) dengan perbandingan perempuan 1,40 persen dan laki-laki 2,27 persen. Selebihnya adalah perempuan yang hanya mengantongi ijazah SD, SLTP atau sama sekali tak memiliki ijazah, alias putus sekolah di tingkat sekolah dasar atau sama sekali tak bersekolah.

Di bidang ekonomi, perempuan selalu menjadi korban dari setiap perubahan ekonomi. Keterpurukan ekonomi telah membawa perempuan dalam perjuangan untuk terus menghidupi keluarga. Saat ini, angka partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 51 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 86 persen. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal, sesuatu yang kebalikannya dengan pria. Dalam pengupahan, pria menerima upah 100 persen, sementara perempuan hanya 60 persen.

Hasil Survey Sosial dan Ekonomi (Badan Pusat Statistik), hampir 50 persen perempuan di pedesaan bekerja sebagai pekerja keluarga yang tak dibayar. Angka dan fakta tersebut menunjukkan, bahwa perempuan hanya dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar demi kepentingan ekonomi negara, dan bukan untuk kepentingan perempuan.

Bukan Cuma itu. Dalam penanganan perdagangan perempuan, Indonesia justru mendapat stempel dunia internasional sebagai salah satu negara terburuk dalam menangani perdagangan perempuan. Betapa tidak, jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan diperkirakan mencapai 700 ribu hingga satu juta orang per tahun (Global Watch Against Child Labour, 2002).
Human Development Index--HDI Indonesia juga mencerminkan 'buruk muka' negeri ini. Betapa tidak, dari laporan United Nation Development Program (UNDP) tentang keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan HDI (Index Pembangunan Manusia), Indonesia ternyata berada pada urutan terpuruk dari 175 negara yang disurvei, yakni ke 112 (pada 2002).

Sementara angka yang menunjukkan ketidaksetaraan pembangunan, kesehatan dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, yakni Gender Related Development Index--GDI, memperingkat Indonesia pada urutan ke-112 dari hampir 200 negara pada 2001 dengan nilai 1.
Semua kondisi ini tentu saja mendudukan posisi perempuan Indonesia demikian memprihatinkan. Padahal di masa krisis, perempuan telah memberikan kontribusi besar melalui usaha kecil, menengah dan sektor informal. Walau kontribusinya besar, perhatian untuk mereka tetap saja terbatas. Alhasil, wajah perempuan Indonesia dewasa ini masih 'buram'.

Selengkapnya...